Kejar Pertumbuhan 8 Persen, Bappeda Kota Bima Gelar Rakor Percepatan Ekonomi

 

Bappeda Kota Bima Rakor Percepatan Ekonomi Inklusif 

Kota Bima, Dimensi.-Bappeda Kota Bima* tancap gas mengejar target pertumbuhan ekonomi inklusif 8 persen pada tahun 2029. Komitmen itu diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang digelar di Aula Rapat Bappeda Kota Bima.

Rakor dibuka langsung Kepala Bappeda Syarif Rustaman, didampingi Sekretaris Ririn Kurniawati.

Kegiatan ini dihadiri 17 perangkat daerah terkait serta tiga stakeholder vertikal, yakni PLN, BPN Kota Bima, dan Bank NTB Syariah.

Dalam paparannya, Syarif menegaskan bahwa percepatan ekonomi tidak bisa jalan sendiri. Dibutuhkan sinergi lintas perangkat daerah, perencanaan yang terarah, dan eksekusi program yang cepat agar kebijakan benar-benar berdampak bagi masyarakat, termasuk penguatan layanan dasar di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar.

Adapun strategi percepatan yang dibahas meliputi percepatan realisasi APBD, percepatan investasi PMA dan PMDN, serta percepatan proyek infrastruktur pemerintah. Selain itu juga pengendalian harga bahan pokok, pencegahan ekspor dan impor ilegal, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas potensi lokal, peningkatan output industri manufaktur, hingga kemudahan perizinan berusaha.

Menurutnya, percepatan belanja daerah dan investasi menjadi penggerak utama aktivitas ekonomi. Sementara stabilitas harga, pembangunan infrastruktur, dan kemudahan berusaha menjadi faktor pendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif.

Penguatan sektor unggulan lokal dan UMKM juga menjadi perhatian, agar pertumbuhan ekonomi memberikan nilai tambah daerah. Perluasan kesempatan kerja melalui pelatihan, kewirausahaan, dan kemitraan dengan dunia usaha diharapkan membuat manfaat pertumbuhan dirasakan lebih luas.

Kehadiran PLN, BPN, dan Bank NTB Syariah diharapkan memperkuat kolaborasi, mulai dari dukungan infrastruktur dan kelistrikan, kepastian layanan pertanahan, hingga akses pembiayaan bagi pelaku usaha.

Sebagai tindak lanjut, setiap perangkat daerah diminta menyelaraskan program prioritas yang berdampak langsung pada investasi, produktivitas, lapangan kerja dan layanan dasar. Potensi, kendala dan peluang kolaborasi akan dipetakan agar strategi bisa diterjemahkan menjadi langkah konkret yang terukur dan dipantau berkala.

Melalui rakor ini, Bappeda mendorong agar strategi percepatan ekonomi tidak hanya menjadi konsep, tetapi kerja nyata yang berorientasi hasil untuk fondasi ekonomi Kota Bima yang lebih kuat dan inklusif.(RED)