 |
| Komisi I DPRD Kota Bima Saat Raker Bersama Dikes dan BKPSDM |
Guna memastikan kesiapan operasionalnya, Komisi I DPRD Kota Bima memanggil Kepala Dinas Kesehatan dalam Rapat Kerja khusus, Selasa (29/4/2026).
Raker yang digelar di ruang Komisi I DPRD Kota Bima itu dipimpin langsung Ketua Komisi I Yogi Prima Ramadhan, S.H. Hadir lengkap pimpinan dan anggota Komisi I yang membidangi kesehatan, hukum, dan pemerintahan.
Sebagaimana visi dan misi mulia Pemerintahan Man-Feri, RSUD Kota Bima digadang jadi rumah sakit rujukan dengan kompleksitas layanan tinggi. Tujuannya jelas: memastikan warga Kota Bima tidak lagi harus dirujuk ke Mataram atau Bali hanya untuk perawatan lanjutan.
“RSUD ini dibangun agar masyarakat kita dapat layanan kesehatan paripurna di kotanya sendiri. Modern, alkes lengkap, SDM andal. Tugas kita memastikan itu benar-benar siap operasional,” tegas Yogi membuka rapat.
Dalam raker tersebut, Yogi Prima Ramadhan mencecar sejumlah isu krusial. Pertama, kesiapan fasilitas penunjang dan alat kesehatan. Kedua, persiapan rekrutmen CPNS tenaga kesehatan yang akan ditempatkan di RSUD Kota Bima.
Tak kalah penting, Komisi I juga mengatensi serius syarat akreditasi untuk naik ke Kelas C. Status akreditasi ini jadi kunci agar RSUD Kota Bima bisa menjadi rumah sakit rujukan resmi dengan skema pembiayaan BPJS yang lebih luas.
“Kami minta Dikes serius soal akreditasi. Jangan sampai gedung megah tapi tidak bisa naik kelas karena syarat tidak terpenuhi. Ini menyangkut pelayanan ke masyarakat,” sentil Yogi.
Komisi I meminta Dinkes Kota Bima bisa memenuhi seluruh kebutuhan dan syarat sebagai RSUD rujukan, mulai dari sarana-prasarana, alkes, hingga kecukupan SDM.
Menjawab itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima, Ahmad, http://S.KM., http://M.MKes., memaparkan progres terkini. Untuk penyediaan fasilitas pendukung dan alat kesehatan, Kemenkes RI telah menyatakan komitmen untuk mensuport ketersediaan alkes prioritas.
“Kita terus koordinasi dengan Kemenkes. Beberapa alkes utama sudah dalam proses pengadaan lewat DAK. Prinsipnya Kemenkes siap bantu agar RSUD ini bisa langsung operasional optimal,” jelas Ahmad.
Soal progres fisik, Ahmad menyebut pembangunan ruang rawat inap saat ini sudah mencapai 46 persen. Pihaknya optimis seluruh pekerjaan konstruksi rampung sesuai target sehingga layanan bisa segera dibuka bertahap.
Isu paling krusial adalah SDM dokter spesialis. Ahmad mengakui, jumlah dokter spesialis masih jadi pekerjaan rumah.
Untuk itu, Dinkes telah berkoordinasi dengan BKPSDM Kota Bima agar mengusulkan formasi khusus dokter spesialis dan tenaga medis di rekrutmen CPNS mendatang.
Sembari menunggu formasi CPNS, langkah antisipasi disiapkan. Pemkot akan menempuh kebijakan kontrak kerja dengan dokter-dokter spesialis yang ada di Bima.
“Untuk sementara kita kontrak dulu dokter spesialis yang praktik di Bima. Yang penting pelayanan ke masyarakat tidak terhambat sambil menunggu CPNS,” terang Ahmad.
Komisi I mengapresiasi langkah tersebut, namun meminta agar kontrak dilakukan transparan dan memprioritaskan putra daerah. Dewan juga mendorong Dinkes aktif ‘jemput bola’ ke Kemenkes dan IDI untuk pemenuhan dokter spesialis.
Menutup raker, Yogi Prima Ramadhan menegaskan Komisi I akan terus mengawal kesiapan RSUD Kota Bima.
Ia tak ingin rumah sakit yang dibangun dengan anggaran besar itu justru mangkrak atau setengah-setengah saat operasional.
“Ini hajat hidup masyarakat. Visi Man-Feri sudah jelas: warga tidak boleh lagi susah berobat. Maka Dikes, BKPSDM, semua harus all out. Target kita RSUD ini segera operasi, akreditasi C tercapai, dan jadi rujukan utama,” tandas Yogi.
Raker diakhiri dengan kesepakatan bahwa Komisi I akan kembali menggelar monitoring lapangan dalam waktu dekat untuk melihat langsung progres pembangunan dan kesiapan alkes di RSUD Kota Bima.(RED)
0 Komentar