 |
| Tim Misi Monitoring NUFReP Saat Kunjungi Kolam Retensi Amahami |
Kunjungan lapangan ini menjadi bagian dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan program ketangguhan banjir di Kota Bima yang didukung Bank Dunia dan Kementerian PUPR.
Sekretaris Daerah Kota Bima H M Fakhrunraji memimpin langsung pendampingan rombongan.
Turut hadir Kepala Bappeda Kota Bima, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta jajaran teknis terkait. Dari pihak pusat, hadir perwakilan World Bank dan Kementerian PUPR yang tergabung dalam Tim Misi Monitoring NUFReP.
Rombongan meninjau progres fisik Kolam Retensi Amahami yang saat ini masih dalam tahap pengerjaan. Infrastruktur tersebut merupakan salah satu proyek strategis dalam skema NUFReP untuk pengendalian banjir perkotaan di Kota Bima.
Kolam retensi ini dirancang dengan fungsi utama menampung limpasan air saat curah hujan tinggi.
Dengan kapasitas tampung yang memadai, keberadaan kolam retensi diharapkan mampu meminimalisir risiko genangan di sejumlah titik rawan banjir, khususnya di kawasan Amahami dan sekitarnya.
Tim teknis di lapangan memaparkan capaian pekerjaan, metode konstruksi, serta tahapan lanjutan kepada rombongan. Beberapa aspek yang menjadi perhatian meliputi progres galian, perkuatan tebing, sistem inlet-outlet, hingga rencana integrasi dengan jaringan drainase eksisting.
Sekda H M Fakhrunraji menegaskan, Pemerintah Kota Bima berkomitmen penuh memperkuat ketahanan wilayah terhadap bencana banjir melalui pembangunan infrastruktur yang terintegrasi serta kolaborasi lintas sektor.
“Melalui program NUFReP dan dukungan dari World Bank serta Kementerian PUPR, kami berharap pembangunan infrastruktur pengendali banjir ini dapat berjalan tepat waktu, berkualitas, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” ujarnya di sela kunjungan.
Ia menambahkan, Kolam Retensi Amahami bukan proyek tunggal. Keberhasilannya bergantung pada dukungan sistem drainase, penataan kawasan sempadan, kesadaran masyarakat, serta pemeliharaan pasca konstruksi. Karena itu, Pemkot Bima mendorong keterlibatan seluruh OPD dan warga untuk menjaga fungsi infrastruktur yang dibangun.
Selain tinjau lapangan, kegiatan juga dimanfaatkan sebagai forum diskusi teknis antara Pemerintah Kota Bima, World Bank, dan Kementerian PUPR. Diskusi difokuskan pada tiga hal utama: evaluasi progres pekerjaan, identifikasi tantangan di lapangan, serta strategi ke depan dalam pengelolaan risiko banjir di kawasan perkotaan.
Beberapa isu teknis yang dibahas antara lain percepatan pembebasan lahan penunjang, penanganan utilitas terdampak, optimalisasi desain outlet ke badan air penerima, hingga rencana operasi dan pemeliharaan kolam retensi pasca pembangunan.
Perwakilan World Bank mengapresiasi keterbukaan data dan kesiapan Pemkot Bima dalam menyampaikan progres maupun kendala.
Sementara Kementerian PUPR menekankan pentingnya quality control agar infrastruktur yang dibangun memenuhi standar teknis dan berumur layanan panjang.
Dengan dukungan pemerintah pusat dan mitra internasional, Pemkot Bima optimistis proyek Kolam Retensi Amahami mampu menjadi solusi jangka panjang.
Tidak hanya mengurangi dampak banjir, keberadaan kolam retensi juga diharapkan meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan, menambah ruang terbuka, dan menjadi bagian dari penataan kawasan Amahami yang lebih tertata.
Sekda memastikan hasil evaluasi Tim Misi Monitoring akan segera ditindaklanjuti. Koordinasi dengan Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perkim, BPBD, dan camat-lurah akan diintensifkan untuk memastikan seluruh rekomendasi teknis dapat dieksekusi tepat waktu.
“Target kita jelas: banjir terkendali, warga terlindungi, kota semakin tangguh. NUFReP adalah ikhtiar besar yang harus kita kawal bersama,” tutup Fakhrunraji.(RED)
0 Komentar