 |
| Sosialisasi Kamus Usulan Pokir DPRD Kota Bima |
Sosialisasi yang berlangsung Senin 9 Maret 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bima.
Dihadiri oleh anggota DPRD Kota Bima, pejabat OPD Lingkup Pemkot Bima.
Dalam sambutannya, Syamsurih menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan perangkat daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih baik.
"Kita harus membangun kesadaran bersama bahwa pembangunan daerah yang baik hanya dapat terwujud apabila terdapat sinergi yang kuat antara lembaga legislatif dan eksekutif," ujarnya.
Syamsurih juga menjelaskan bahwa Kamus Pokir DPRD merupakan daftar pilihan usulan aspirasi masyarakat yang diklasifikasikan berdasarkan prioritas pembangunan daerah dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
"Dengan adanya Kamus Pokir ini, maka usulan Pokok Pikiran DPRD dapat disusun secara lebih terarah, lebih sistematis, dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah," tambahnya.
Kamus Pokir DPRD ini memuat informasi mengenai nama kegiatan, lokasi pelaksanaan, serta perangkat daerah yang menjadi penanggung jawab. Dengan demikian, aspirasi masyarakat dapat terwujud dalam program pembangunan yang nyata dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam kegiatan ini, Bappeda Kota Bima menjadi narasumber dan memaparkan mekanisme penyusunan, penginputan, serta pemanfaatan Kamus Pokok Pikiran DPRD dalam aplikasi SIPD.
Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi langkah penting dalam membangun tata kelola Pokok Pikiran DPRD yang lebih tertib, lebih transparan, dan lebih akuntabel.
Syamsurih juga menekankan bahwa Pokok Pikiran DPRD bukan sekadar formalitas dalam dokumen perencanaan, tetapi merupakan suara masyarakat yang disampaikan melalui wakil-wakilnya di lembaga legislatif.
"Didalam Pokok Pikiran DPRD terdapat harapan masyarakat terhadap pembangunan di lingkungannya, terhadap perbaikan infrastruktur, terhadap peningkatan pelayanan publik, serta terhadap berbagai kebutuhan dasar yang mereka rasakan secara langsung," ujarnya.
Kegiatan sosialisasi ini juga dihadiri oleh berbagai unsur, termasuk Forkopimda, OPD terkait, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat.
Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesamaan persepsi antara DPRD dan perangkat daerah terkait mekanisme penyusunan dan integrasi Pokok Pikiran DPRD dalam proses perencanaan pembangunan.
Dengan demikian, aspirasi masyarakat dapat terwujud dalam program pembangunan yang nyata dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi langkah penting dalam membangun tata kelola Pokok Pikiran DPRD yang lebih tertib, lebih transparan, dan lebih akuntabel.(RED)
0 Komentar