Tidak Saja TPP ASN Dipotong, Akademisi Dorong Kerelaan Legislatif Kurangi Tunjangan

 

DR Syarif Ahmad 

Kota Bima, Dimensi.-Ruang fiskal yang sangat-sangat terbatas ditengah Transfer ke Daerah (TKD) yang begitu menurun dari biasanya, membuat Pemkot Bima dibawah kepemimpinan Man-Feri, berpikir keras, membijaki efisiensi yang berkualitas dan tepat guna.

Salah satu solusi yang direncanakan eksekutif yakni, memotong Tambahan Pendapatan Pegawai (TPP) serta memaksakan potensi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memaksimalkan potensi lainnya.

Lalu seperti apa anasir Akademisi terkait kebijakan Pemkot Bima tersebut?

Akdemisi Universitas Mbojo Bima (Umbo) DR Syarif Ahmad, ikut mengamini solusi yang diambil itu.

Hanya saja, pendapatnya, jika itu langkah dan kebijakan yang diambil pihak eksekutif Kota Bima, guna mengurangi defisit anggaran akibat pengurangan TKD oleh Pemerintah Pusat, tentu harus ada keseimbangan dan kerelaan secara kolektif dan berjamaah.

Legislatif (DPRD) Kota Bima pun katanya, mesti memiliki kepekaan nurani, guna menyeleraskan situasi fiskal daerah ini.

"Legislatif mesti ada kerelaan untuk mengurangi haknya. Seperti ikhlas item tunjangan untuk dikurangi pula,"sarannya.

Sebabnya, tugas dan beban ini, tidak saja eksekutif yang ikut menanggung-renteng-nya. Sebagai bagian dari Pemerintah Daerah (Eksekutif-Legislatif) DPRD juga mesti ikut perihatin dan rela dikurangi haknya.

Ia mendorong pemerintah daerah, untuk terus memanfaatkan potensi daerah, guna menambah kas daerah. 

"Apapun potensi yang ada harus mampu dioptimalkan ditengah situasi ruang fiskal yang begitu sempit ini"sarannya lagi.(RED)