Kebijakan Pemkot Bima Berencana Potong TPP ASN, Menuai Respon Positif Legislatif

Wakil Ketua DPRD Kota Bima Alfian Indra Wirawan 

Kota Bima,Dimensi.-Ruang Fiskal tahun 2026 yang kian mengkhawatirkan dibunuh Pemkot Bima, bukan saja berdampak pada penghematan belanja modal. Lebih dari itu akan berdampak pada belanja aparatur.

Guna menyiasati kondisi fiskal daerah yang makin sempit itu, membuat hampir seluruh program pembangunan terancam tidak bisa dilaksanakan.

Salah satu solusinya, Pemkot Bima berencana memotong anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ri lingkup ASN Kota Bima.

Kebijakan eksekutif itu menuai respon positif pihak Legislatif.

Adalah Wakil Ketua DPRD Kota Bima Alfian Indrawirawan merespon positif niat dan kebijakan Pemkot potong anggaran TPP ASN ri tengah defisit anggaran yang cukup besar, yakni mencapai lebih dari Rp 90 miliar.

“Tahun 2026 akan menjadi tahun yang sulit. Hampir semua kegiatan pembangunan tidak bisa berjalan karena anggaran daerah tersedot untuk pembayaran gaji PPPK dan pegawai paruh waktu,” ujarnya, Senin 13 Oktober 2025. 

Dae Pawan menegaskan, kondisi keuangan daerah semakin berat karena tidak adanya alokasi TKD. Dengan kondisi ini, hampir semua program pemerintah untuk tahun depan tidak bisa dijalankan. 

“Satu-satunya langkah darurat yang mungkin ditempuh Pemkot adalah memotong TPP ASN hingga 30 persen,” bebernya.

Ketua Partai Golkar Kota Bima ini menyebutkan, langkah lain yang harus dilakukan Pemkot bersama DPRD yaitu menjemput peluang anggaran pusat melalui jaringan politik dan komunikasi dengan fraksi-fraksi partai di DPR RI.

“Eksekutif dan legislatif harus kompak, bangun komunikasi dengan kementerian maupun anggota DPR RI. Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBD yang sangat terbatas,”ucapnya.(RED)