 |
| Kepala Bappeda Kota Bima Syarif Rustaman Saat Memaparkan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Banjir Berbasis DAS pada Workshop Kemendagri di Semarang |
Workshop ini merupakan bagian dari penguatan perencanaan dan koordinasi lintas sektor untuk mendukung National Urban Flood Resilience Project (NUFReP), program penanganan banjir terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Dalam forum tersebut, Syarif Rustaman memaparkan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Banjir DAS Rontu Kota Bima Tahun 2026–2030. Ia menekankan pendekatan berbasis DAS menjadi kunci menyinergikan kebijakan, program, kegiatan, dan pembiayaan penanganan banjir secara terpadu.
Rencana aksi DAS Rontu mencakup intervensi strategis meliputi, penguatan kebijakan dan tata kelola DAS, rehabilitasi hutan dan lahan di wilayah hulu, pengendalian erosi dan sedimentasi, pemeliharaan dan penguatan tebing sungai, peningkatan infrastruktur pengendalian banjir perkotaan, penguatan Early Warning System banjir dan engurangan sampah di sungai, pengembangan RTH dan Nature-based Solutions, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana.
Menurut Syarif, penanganan DAS Rontu tidak bisa dikerjakan Kota Bima sendiri. Dibutuhkan sinergi Pemkot Bima, Pemkab Bima sebagai wilayah hulu, Pemprov NTB, serta kementerian/lembaga terkait, agar penanganan tidak hanya di hilir perkotaan, tetapi juga memperbaiki tata kelola lingkungan di hulu.
Melalui workshop ini, penyusunan rencana aksi diharapkan semakin terarah, terukur, dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah seperti RKPD dan Renja OPD, sehingga didukung koordinasi program dan penganggaran berkelanjutan.
Keikutsertaan Bappeda dan PUPR menjadi komitmen Pemkot Bima memperkuat perencanaan penanggulangan banjir berbasis DAS dan mendorong terwujudnya kota yang lebih tangguh terhadap risiko banjir melalui NUFReP.(RED)
0 Komentar