 |
| Wali Kota Bima H A Rahman |
Awalnya Aji Man-Sapaan Wali Kota Bima- menerima inbox WhatsApp dari teman. Isinya singkat tapi menohok: “P Wali apa benar ipar dan istri dikasih jabatan strategis di Pemkot? Itu viral di media sosial.”
Bagi Wali Kota, pertanyaan itu harus dijawab. Bukan untuk membela diri, tapi untuk menjaga amanah.
“Saya dilantik jadi Wali Kota Februari 2025. Saya disumpah untuk taat aturan dan menjaga amanah rakyat. Tapi saya juga manusia biasa, punya keluarga,” ujar H A Rahman H Abidin, Jumat 4 Juni 2026
Pria murah senyum yang lahir dari keluarga besar. 21 bersaudara dari 3 ibu. 10 saudari perempuan, 11 saudara laki-laki.
“Apa dua hal ini harus dipertentangkan? Hati saya bilang tidak,” katanya.
Dimeja kerjanya, kata Wali Kota, tidak ada istilah keluarga atau bukan keluarga. Satu-satunya ukuran: benar atau salah.
“Keadilan di atas kedekatan. Yang melanggar saya proses. Yang berprestasi saya apresiasi. Siapa pun orangnya,” tegasnya.
Ia juga menekankan ASN adalah abdi negara. Penilaian tidak boleh dari siapa bapaknya atau siapa suaminya.
“Saya hanya lihat kompetensi, integritas, dan hasil kerja. Justru kepada keluarga saya yang ASN, saya minta kerja dua kali lebih keras untuk membuktikan diri,” ujarnya.
Agar tidak jadi fitnah, Wali Kota merinci. Dari 10 saudari perempuannya, hanya 3 orang yang suaminya ASN. Dan ketiganya sudah pensiun. 7 lainnya suaminya bukan ASN.
“Berarti tidak ada lagi ipar saya yang ASN, apalagi jadi pejabat,” katanya.
“Saya sering dengar sindiran: ‘Apa gunanya ASN kalau suaminya Wali Kota?’ Saya jawab dengan fakta,” kata Wali Kota.
Menurutnya, istri diangkat jadi PNS tahun 1993. Artinya sudah mengabdi 33 tahun, jauh sebelum ia terjun ke politik. Latar pendidikan di bidang kesehatan: SPK, D1, D3, D4 Kebidanan, Profesi Bidan, hingga Sarjana Ekonomi.
Karier dimulai dari bawah: 20 tahun jadi staf biasa, Kasi Promkes 2013, Kabid Promkes Agustus 2016, Golongan IVa sejak April 2017. Semua dilalui lewat uji kompetensi dan penilaian kinerja. Tidak ada jalan pintas.
“Apakah 33 tahun pengabdian, 4 jenjang pendidikan kesehatan, Profesi Bidan, gelar SE, dan jabatan yang dirintis dari nol itu gugur nilainya hanya karena hari ini dia istri saya? Jawaban saya: tidak,” tegasnya.
Ia menegaskan yang menilai ASN adalah SKP, hasil kerja, absensi, dan integritas. Bukan status perkawinan.
Wali Kota memastikan seluruh proses pelantikan pejabat sudah melalui Baperjakat. Menggunakan sistem merit dan mendapat Persetujuan Teknis dari BKN.
“Saya sadar tidak semua orang akan puas. Bagi saya, ketidakpuasan itu bagian dari demokrasi. Tugas saya menjawabnya dengan kerja, bukan dengan janji,” katanya.
Wali Kota menutup dengan ajakan. Ia ingin ruang selebar-lebarnya dibuka untuk putra-putri terbaik Bima.
“Jangan tanya dia anak siapa. Tanya apa yang bisa dia perbuat untuk kota ini,” ujarnya.
Prinsip "Maja Labo Dahu" malu berbuat salah, takut melanggar aturan, disebutnya sebagai pegangan. Prinsip itu ditanamkan ke anak-istri, dan dituntut juga ke seluruh ASN.
“Saya yakin, jika birokrasi kita humanis, profesional, objektif, dan taat aturan, maka rakyat Bima akan dilayani dengan cara yang memanusiakan,” tutupnya.(RED)
0 Komentar