Sekda Kota Bima Pastikan Ipal Penatoi Jalan Pekan Depan

 

Sekda Kota Bima H Fakhruraji 
Kota Bima, Dimensi – Masalah limbah tahu dan kotoran sapi yang mencemari drainase primer di Kelurahan Penatoi akhirnya mendapat atensi serius. Sekretaris Daerah Kota Bima, Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, ME, langsung turun tangan memimpin rapat koordinasi percepatan pembangunan IPAL, Selasa (12/5/2026).

Rapat digelar di ruang rapat Sekda dan dihadiri jajaran penting: Asisten II Setda Kota Bima, Kepala Bappeda, Konsultan Pengawas World Bank, Sekretaris DLH Kota Bima, Camat Mpunda, hingga Lurah Penatoi.

Dalam rapat terungkap, limbah cair industri tahu dan kotoran ternak sapi warga selama ini langsung dibuang ke saluran drainase primer. Kondisi ini dinilai jadi salah satu penyebab utama tersumbatnya sistem drainase perkotaan, yang berisiko memperparah banjir di Kota Bima.

“Ini bukan soal bau saja. Kalau drainase mampet karena limbah, air hujan tidak bisa mengalir. Program pengendalian banjir bisa gagal gara-gara ini,” tegas Sekda.

Sekretaris DLH Kota Bima, Hj. Komalasari, mengakui pembangunan IPAL di Penatoi memang tidak mudah. Tingkat kompleksitasnya tinggi. Program ini menyasar 10 penerima manfaat dengan pagu Rp10 juta per unit IPAL. 

“Masalahnya, kebutuhan di lapangan jauh lebih besar. Volume limbah tahu dan ternak yang harus diolah melebihi kemampuan anggaran yang ada,” jelas Komalasari.

Sambil menunggu IPAL terbangun, pihak kelurahan sudah mulai intervensi sosial. Para pemilik sapi diedukasi agar mengolah kotoran ternak jadi pupuk kompos, bukan dibuang ke selokan.

Melihat urgensi masalah, Sekda Fakhrunraji memberi deadline tegas. Ia meminta pembangunan IPAL untuk 10 warga di bantaran sungai Penatoi wajib mulai pekan depan.

“Saya minta minggu depan program pembuatan IPAL sudah jalan. Kalau dinas teknis tidak mampu selesaikan, saya yang akan selesaikan. Jangan karena hal sepele, kita korbankan program lanjutan NUFReP dari Bank Dunia,” ucap Sekda dengan nada tinggi.

NUFReP atau _National Urban Flood Resilience Project_ adalah program pendanaan dari Bank Dunia untuk pengendalian banjir perkotaan. Kota Bima jadi salah satu lokusnya. Jika penanganan limbah domestik di Penatoi mandek, dikhawatirkan bisa menghambat kucuran tahap berikutnya.

Sekda berharap seluruh OPD terkait memperkuat koordinasi dan mempercepat langkah. Penanganan limbah domestik bukan hanya soal proyek, tapi bagian dari menjaga kualitas lingkungan dan mendukung pengendalian banjir secara berkelanjutan.

“Ini kerja bersama. Lingkungan bersih, drainase lancar, banjir bisa kita tekan. Semua demi warga Kota Bima,” tutupnya.

Rapat koordinasi ditutup dengan komitmen bersama untuk mengakselerasi pembangunan IPAL dan edukasi warga. Pemerintah Kota Bima menargetkan limbah tahu dan ternak di Penatoi tidak lagi jadi “penyumbat” drainase kota.(RED)

0 Komentar

Posting Komentar