 |
| Wali Kota Bima Saat Bertemu Pejabat Kementerian PUPR di Jakarta |
Guna terus menunjukkan trend pembangunan dibilang Infrastruktur, Wali Kota Bima H A Rahman H Abidin mendatangi Kementerian PUPR di Jakarta
Didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Kabag Prokopim Setda Kota Bima, melaksanakan pertemuan strategis dengan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia di Jakarta, Selasa 28 April 2026.
Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Kota Bima, yang diarahkan pada terwujudnya program “Kota Bima BISA”: Bersih, Indah, Sehat, dan Asri.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Bima memaparkan sejumlah program prioritas serta usulan strategis yang terintegrasi dengan agenda pembangunan nasional. Fokusnya adalah mewujudkan Kota Bima yang tangguh, nyaman, dan berkelanjutan di wilayah timur Nusa Tenggara Barat.
“Kota Bima menghadapi tantangan nyata: ancaman banjir tahunan, keterbatasan air baku, kawasan kumuh, hingga kebutuhan konektivitas antarwilayah. Semua ini butuh dukungan konkret dari pusat,” ujar Wali Kota di hadapan Menteri PUPR.
Ia menegaskan, Pemkot Bima tidak hanya datang membawa proposal, tetapi juga kesiapan. “Kami sudah siapkan aspek pendukung, mulai dari kesiapan lahan, dokumen teknis, hingga komitmen pembiayaan daerah guna mendukung percepatan realisasi program,” tambahnya.
Wali Kota Bima juga menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat terhadap berbagai program pembangunan di Kota Bima selama ini. Di antaranya proyek pengendalian banjir perkotaan, rehabilitasi sarana pendidikan, serta pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah.
Dukungan tersebut dinilai sangat penting dalam menjawab berbagai tantangan, seperti ancaman banjir, kebutuhan air baku, serta penataan kawasan perkotaan yang terus tumbuh.
Dalam pemaparannya, Pemerintah Kota Bima mengusulkan sejumlah program prioritas lintas sektor, meliputi, Pengendalian banjir dan ketahanan air*: Normalisasi sungai, pembangunan embung, dan sistem drainase perkotaan, Peningkatan layanan sanitasi dan air minum dan Perluasan jaringan SPAM dan IPAL komunal untuk permukiman padat.`
Termasuk, Penataan kawasan kumuh*: Penanganan kawasan prioritas di bantaran sungai dan pesisir, Peningkatan konektivitas dan estetika kota, Perbaikan jalan lingkungan, pedestrian, dan ruang terbuka hijau, Revitalisasi kawasan strategis, Penataan kawasan olahraga, pengembangan kawasan budaya dan religi sebagai bagian dari penguatan identitas daerah.
Revitalisasi kawasan budaya dan religi, kata Wali Kota, menjadi penting untuk menguatkan karakter Kota Bima sebagai daerah dengan sejarah Kesultanan yang kental. Kawasan Istana Kesultanan Bima, Masjid Kesultanan, hingga ruang publik berbasis kearifan lokal akan didorong menjadi destinasi wisata budaya.
Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan mewujudkan Kota Bima yang maju, bermartabat, dan berkelanjutan,” tegas H A Rahman.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat dukungan Kementerian PUPR terhadap pembangunan Kota Bima.
Dengan adanya komitmen bersama, berbagai program prioritas yang diusulkan dapat segera masuk dalam rencana kerja kementerian dan terealisasi dalam waktu dekat.
“Kita ingin masyarakat merasakan langsung manfaatnya: bebas banjir, air bersih lancar, lingkungan tertata, dan ruang publik yang nyaman. Itulah esensi Kota Bima BISA,” pungkas Wali Kota.
Langkah lobi ke pemerintah pusat ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemkot Bima serius mengakselerasi pembangunan infrastruktur sebagai fondasi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah di tingkat regional maupun nasional.(RED)
0 Komentar