 |
| Diskusi dan Evaluasi Progres Program NUFReP Kota Bima |
Tim Misi Monitoring National Urban Flood Resilience Project (NUFReP) menilai pelaksanaan program di Kota Bima berjalan sesuai tahapan dan menunjukkan komitmen kuat dari pemerintah daerah.
Apresiasi tersebut disampaikan Pejabat World Bank, Evi Herniasari, saat diskusi progres Program NUFReP yang digelar di Aula Maja Labo Dahu, Kantor Pemkot Bima. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian monitoring dan evaluasi rutin terhadap implementasi NUFReP di daerah prioritas.
Evaluasi dan Diskusi strategis ini dihadiri langsung Wali Kota Bima H A Rahman H Abidin, Wakil Wali Kota Bima, Sekretaris Daerah H Fakhruraji, serta seluruh kepala OPD terkait lingkup Pemkot Bima.
Dari pemerintah pusat, hadir Tim Misi Monitoring NUFReP dari World Bank, perwakilan Kementerian PUPR, Kemendagri, Bappenas, dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I.
Evi Herniasari menjelaskan, kehadiran World Bank di Kota Bima bertujuan memastikan program ketangguhan banjir berjalan sesuai rencana yang telah disepakati bersama.
Aspek yang menjadi perhatian meliputi penganggaran, kebijakan, aturan teknis, hingga kesiapan kelembagaan di daerah.
“World Bank hadir untuk memastikan Kota Bima tertangani banjir sesuai rencana. Kami melihat komitmen Pemkot Bima sangat baik. Mulai dari penganggaran daerah, sinkronisasi kebijakan, hingga kesiapan aturan pendukung di tingkat kota sudah on the track,” ujar Evi.
Evi menambahkan, Kota Bima merupakan salah satu daerah prioritas dalam Program NUFReP karena kerentanan terhadap banjir perkotaan yang tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Karena itu, intervensi yang dilakukan tidak hanya fisik, tetapi juga penguatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat.
Momentum pertemuan ini, sebutnya, menjadi wadah evaluasi sekaligus penyelarasan langkah antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga donor. Setiap pemangku kepentingan memaparkan peran dan catatan strategis untuk percepatan program.
Perwakilan Kementerian PUPR menekankan pentingnya keberlanjutan infrastruktur pengendali banjir yang dibangun melalui NUFReP.
Fokusnya mencakup pemeliharaan drainase utama, normalisasi sungai, dan pembangunan kolam retensi. PUPR mengingatkan, tanpa pemeliharaan yang baik, umur layanan infrastruktur tidak akan optimal.
Kemendagri menyoroti aspek regulasi daerah. Penataan ruang berbasis mitigasi bencana, peraturan daerah tentang sempadan sungai, dan integrasi program ketangguhan banjir ke dalam dokumen RPJMD menjadi poin penting yang harus dikawal. Regulasi yang kuat dinilai sebagai fondasi keberlanjutan program.
Pejabat dari Bappenas menegaskan, NUFReP merupakan bagian dari agenda nasional ketangguhan iklim dan pembangunan perkotaan berkelanjutan.
Sinergi pembiayaan antara APBN, APBD, dan dukungan Bank Dunia harus dijaga agar output program benar-benar mengurangi risiko banjir di Kota Bima.
Sementara itu, BWS Nusa Tenggara I menyampaikan update teknis penanganan di wilayah sungai yang melintasi Kota Bima. Koordinasi dengan Pemkot terkait penertiban bangunan di sempadan, pengerukan sedimentasi, dan sistem peringatan dini banjir terus diintensifkan
Dimomen yang sama, Wali Kota Bima H A Rahman H Abidin menegaskan, penanganan banjir menjadi program prioritas yang tidak bisa ditawar.
Ia menyampaikan terima kasih atas dukungan Bank Dunia dan kementerian terkait yang konsisten mendampingi Kota Bima sejak tahap perencanaan NUFReP.
“Kami sadar banjir adalah ancaman nyata bagi warga. Dengan NUFReP, kita tidak hanya membangun fisik, tapi juga membangun sistem dan budaya sadar bencana. Pemkot berkomitmen penuh, baik dari sisi anggaran pendamping, regulasi, maupun pelibatan masyarakat,” tegas Wali Kota.
Wali Kota juga meminta seluruh OPD teknis untuk mempercepat realisasi kegiatan yang menjadi kewenangan daerah, terutama yang berkaitan dengan penunjang infrastruktur utama NUFReP. Dinas PUPR, BPBD, DLH, dan camat-lurah diminta memperkuat edukasi dan partisipasi warga dalam menjaga drainase dan daerah resapan.
Hasil diskusi menyepakati beberapa langkah percepatan sebagai tindak lanjut monitoring.
Pertama, penuntasan Detailed Engineering Design (DED) untuk paket pekerjaan tahun berjalan agar proses konstruksi tidak terhambat.
Kedua, percepatan proses pengadaan tanah pada titik-titik pembangunan infrastruktur pengendali banjir.
Ketiga, penguatan kelembagaan Forum Pengurangan Risiko Bencana tingkat kota hingga kelurahan sebagai ujung tombak edukasi masyarakat.
Evi Herniasari menutup sesi diskusi dengan optimisme. Menurutnya, dengan kolaborasi yang solid antara pusat dan daerah, target penurunan area genangan dan peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat Kota Bima dapat tercapai sesuai timeline NUFReP.
“Progres Kota Bima cukup menggembirakan. Jika konsistensi ini dijaga, Kota Bima bisa menjadi contoh baik penanganan banjir perkotaan di kawasan timur Indonesia,” pungkasnya.
Sebagai catatan, Program NUFReP di Kota Bima dirancang multiyears dengan pendanaan dari Bank Dunia. Cakupannya meliputi pembangunan infrastruktur pengendali banjir seperti kolam retensi dan perbaikan drainase utama, pengembangan sistem peringatan dini, penguatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kesadaran dan kapasitas masyarakat menghadapi banjir.(RED)
0 Komentar